Notulensi Rapat Koordinasi Asosiasi Perpustakaan dengan Kemenristekdikti

NOTULA

ACARA	:	Rapat Koordinasi Perpustakaan Perguruan Tinggi
HARI/ TANGGAL	:	Kamis, 8 Februari 2018
WAKTU RAPAT	:	14.00 – 22.00
LOKASI	:	Ruang Rapat Hotel Santika Jemursari Surabaya.
PESERTA RAPAT	:	1.      Johan Noor (Universitas Brawijaya) 2.      Sirajul Arifin (UIN Sunan Ampel) 3.      Vincentius Widya Iswara (Universitas Widya Mandala) 4.      Labibah Zain (UIN Sunan Kalijaga) 5.      Lasa HS (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta) 6.      Arda PW (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta) 7.      Munawaroh (STIE Perbanas Surabaya) 8.      Amirulum (Universitas Surabaya) 9.      Taufiq Abdul Gani (Universitas Syiah Kuala) 10.  Dian Wulandari (Universitas Kristen Petra) 11.  Suhetris (Pusat Data dan Informasi IPTEK dan DIKTI) 12.  Tiara Desyanti R (Biro Keuangan dan Umum) 13.  Fahmi Ma’ruf (Biro Keuangan dan Umum) 14.  Linda Warni (Biro Sumber Daya Manusia) 15.  Dewi Y (Biro Hukum dan Organisasi) 16.  Ardiani Damaryanti (Biro Hukum dan Organisasi) 17.  Suwitno (Direktorat Jendral Riset dan Pengembangan) 18.  Wawan Bayu P. (Kepala Bagian Publikasi dan Dokumentasi Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik) 19.  Tri Sudari (Kepala Bagian Kerja Sama Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik) 20.  Boni Agusta (Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik) 21.  Suryo Boediono (Kepala Sub Bagian Sistem Informasi Kerja Sama Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik) 22.  Arista Bayu Paramarta (Staf Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik) 23.  Setiyo Hayati (Staf Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik) 24.  Heronia Duwith (Staf Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik) 25.  Ifan Harianto (Professional Photography)
PERSOALAN YANG DIBAHAS	:	1.      Rapat koordinasi membahas Perpustakaan Perguruan Tinggi bersama Forum-forum Perpustakaan Perguruan Tinggi 2.      Koordinasi Pemanfaatan E-Journal Untuk Perguruan Tinggi 3.      Analisis Jabatan Fungsional Pustakawan.

Poin-poin Pemaparan dari Narasumber Bapak Agus Suwitno dengan Tema : Pemanfaat E-Journal Bersama

1.      Pada tahun 2009, Ditjen Dikti memiliki sebuah portal jurnal nasional yaitu Garuda. Tetapi setelah penggabungan antara Kemenristek dan Ditjen Dikti, portal tersebut seakan hilang hingga saat ini.

2.      Dari tahun 2009 – 2018, penganggaran untuk layanan E-Journal di Ditjen Riset dan Pengembangan (Risbang) menurun tajam.

3.      Salah satu tujuan Ditjen Risbang dalam menyediakan referensi layanan E-Journal untuk mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu menghasilkan karya publikasi yang bermanfaat.

4.      Pada tahun 2016, Ditjen Risbang mengadakan rapat dengan Perpustakaan Nasional untuk mencari solusi untuk Perguruan Tinggi agar dapat berlangganan E-Journal.

5.      Tahun 2017 sempat ada lelang E-Journal di Ditjen Risbang, namun gagal karena ada permainan harga dari penyedia database yang membuat langganan E-Journal untuk Perguruan Tinggi sangat mahal.

6.      Perubahan media cetak ke media elektronik baik buku maupun jurnal mempermudah masyarakat khususnya akademisi untuk memperoleh informasi tersebut di mana saja dan kapan saja.

7.      Di era saat ini, pustakawan bukan hanya pengelola buku saja, tetapi juga dapat menjadi pengelola pengetahuan yang kedepan dapat mendampingi tenaga peneliti.

8.      Kebutuhan pustakawan sebagai asisten peneliti dapat menjadi acuan kenaikan jabatan fungsional yang memungkinkan.

9.      Rencana E-Journal untuk perguruan tinggi dan seluruh masyarakat akan dilanggan secara nasional oleh Perpustakaan Nasional yang sesuai dengan instruksi Presiden. Hal tersebut untuk efisiensi anggaran dana di perguruan tinggi.

10.  Ditjen Risbang mewantikan kalau kepentingan akademisi di Perguruan Tinggi harus menjadi yang utama. Ditjen Risbang sangat mengharapkan dapat melanggan E-Journal khusus untuk perguruan tinggi.

11.  Banyak akademisi di Perguruan Tinggi menyebutkan bahwa E-Journal di Perpustakaan Nasional sangat tidak Komprehensif saat ini.

12.  Tahun 2017 ada kenaikan anggaran untuk melanggan E-Journal karena bergabungnya LPNK dan Perguruan Tinggi Kedinasan.

13.  Rasio akses dan unduhan E-Journal di perguruan tinggi tahun 2017 hanya 26%, sangat rendah.

14.  Tahun 2018, Ditjen Risbang tetap melanggan E-Journal.

15.  SINTA menjadi portal jurnal ilmiah Ristekdikti bagi dosen dan peneliti saat ini.

16.  Science Direct awalnya ingin dilanggankan untuk perguruan tinggi. Tetapi karena sangat mahal,  hingga 40 M hanya untuk 30 perguruan tinggi, sehingga otomatis ditolak. Alhasil Science Direct dilanggankan untuk LPNK saja.

17.  Tahun 2018, Ristekdikti berencana bekerja sama dengan LIPI untuk menyiapkan cloud rumah jurnal di perguruan tinggi swasta yang direncanakan membuat 500 rumah jurnal.

18.  Selain menyiapkan cloud rumah jurnal bagi PTS, Ristekdikti juga berencana untuk membuat akses jurnal terakreditasi untuk peneliti agar meningkatkan mutu artikel yang dibuat.

Kolom Diskusi dengan Tema “Pemanfaatan E-Journal Bersama”

Pertanyaan Diskusi

Jawaban Diskusi

1.      Langganan E-Journal di Perpusnas memang sangat berpengaruh, tetapi kenapa sampai saat ini tidak ada kejelasannya? 2.      Ada pencabutan alokasi langganan jurnal di RKKL di beberapa perguruan tinggi, ini bagaimana kami dapat melanggan jurnal kembali? 3.      Bagaimana kebijakan Menteri Ristekdikti untuk menjalankan perintah Presiden untuk langganan jurnal dari Perpusnas? 4.      Mengapa Kemenristekdikti terlalu percaya terhadap penilaian scopus? 5.      Rektor UB saat ini masih menyetujui anggaran E-Journal. 6.      Apabila Kemenristekdikti yang melanggan E-Journal, kemungkinan Perpustakaan Non Dikti tidak dapat mengakses. Apakah memang lebih baik cukup Perpusnas saja yang melanggan? 7.      Bagaimana kebijakan dari Kemenristekdikti untuk pustakawan agar dapat masuk ke Simlitabmas? Karena yang dapat masuk ke Simlitabmas hanya dosen yang memiliki NIDN 8.      Kami berharap Kemenristekdikti dapat memberikan kesempatan bagi pustakawan untuk penelitian dan sekolah tinggi lebih lanjut.

1.      Ada beberapa jurnal yang dilanggan oleh Perpusnas masih belum terakreditasi dan kurang komprehensif bagi perguruan tinggi hingga saat . 2.      Arahan Bapak Presiden saat peresmian Perpustakaan Nasional yaitu mengintruksikan cukup Perpusnas yang melanggan E-Journal secara nasional. Kami dari Risbang sedikit tidak rela karena kami juga harus terlibat dalam pengadaan lelang E-Journal guna kepentingan dosen, peneliti, dan mahasiswa. Jangan sampai karena dilanggan oleh satu Lembaga, anggaran kita ditarik ke Perpusnas, kualitas jurnal untuk perguruan tinggi menjadi turun. 3.      Pak Menteri tentu saja mengikuti instruksi Presiden. Tetapi kami dari Risbang akan tetap terus berjuang untuk melanggan E-Journal walaupun  kami hanya ikut serta dalam proses lelang E-Journal di Perpustakaan Nasional. 4.      Kami menemukan sangat banyak review jurnal masih agak kurang, sehingga tidak ada standarnya. Bukan kami membela scopus, tetapi kami selama dua tahun belakangan ini mengundang tim penilai scopus yaitu CSAB untuk menilai kenapa jurnal kita hanya 36 yang terindeks di scopus. 5.      Semoga saja semua perguruan tinggi juga dapat mengikuti langkah Rektor UB. 6.      Tim akreditasi jurnal di Kemenristekdikti sudah sangat komprehesif dibandingkan dengan Perpusnas. Tetapi karena instruksi Presiden, kami nantinya akan bekerja sama dengan Perpusnas dalam pengadaan E-Journal yang sesuai dengan perguruan tinggi. 7.      Kami juga berharap pustakawan terlibat dalam penelitian bagi dosen atau peneliti. Saat ini memang belum ada kebijakan itu, kami akan coba mengusahakannya 8.      Untuk Pendidikan lanjut bagi tenaga pustakawan, kami berfikir bahwa pengatur tenaga pustakawan hanya di Perpusnas. Kemenristekdikti hanya mengurus jabatan fungsional dosen. Kami mengusulkan bapak untuk berkomunikasi dengan SDID Ristekdikti mengenai perihal ini.

Poin-poin Pemaparan dari Narasumber Ibu Dian Wulandari dari SDM, Ibu Dewi dari Biro Hukor, dan Ibu Ardiani dari Biro Hukor dengan Tema : Analisis Jabatan Fungsional di Kemenristekdikti

1.      Sumber daya manusia untuk pustakawan sebetulnya ada di Biro Sumber Daya Manusia (Biro SDM) pada saat Dikti masih di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

2.      Kenapa saat ini berada di Biro Hukum dan Organisasi (Biro Hukor)? Karena ada perubahan yaitu penggabungan antara Kemenristek dan Ditjen Dikti.

3.      Biro Hukor Kemenristekdikti hanya menganalisis jabatan fungsional di PTN Satker dan PTN BLU yang belum remunerasi.

4.      Apabila selain dua PTN tersebut, seperti PTN BH, sudah ada statuta dan otonomi kampus sehingga Biro Hukor tidak dapat menganalisis jabatan fungsional.

5.      Dasar analisis jabatan fungsional yang dilakukan Biro Hukor adalah UU no.5 tahun 2014 bahwa ASN harus memiliki jabatan tertentu walaupun pelaksana dan harus memiliki kompetensi.

6.      Biro Hukor baru saja menyelesaikan Peraturan Menteri baru yaitu Peraturan Menteri nomor 68 tahun 2017.

7.      Analisis jabatan dilakukan untuk memperoleh informasi jabatan dan proses manajemen PNS.

8.      Organisasi dan Tata Kelola (OTK) di PTN terkadang suka rancu seperti ada tenaga keuangan di divisi akademik, hal tersebut yang tidak sesuai dan dapat dihilangkan jabatannya oleh KemenPAN-RB

9.      Pegawai fungsional diatur dalam Permen PAN-RB, pihak Kemenristekdikti tidak mengatur hal tersebut.

10.  Angka Beban Kinerja (ABK) harus dianalisis lebih dalam agar mendapatkan slot pustakawan dan jabatannya.

11.  SKP juga harus disesuaikan dengan AKB, karena hal tersebut berpengaruh terhadap tunjangan dan jabatan.

12.  SKP disusun berdasarkan tugas pokok pustakawan.

13.  Jabatan fungsional pustakawan utama memang ada tetapi waktu masih di Kemendikbud.

14.  Untuk menjadi pustakawan yang lebih tinggi seperti utama, perlu dianalisis terlebih dahulu dengan melihat ABK dan SPK nya. Apakah perlu pustakawan utama di perguruan tinggi.

15.  Dalam Permenristekdikti, tidak ada jabatan fungsional utama, baik pustakawan maupun jabatan fungsional lainnya, hanya sampai madya.

16.  Biro SDM hanya menetapkan keputusan jabatan setelah adanya Penetapan Angka Kredit (PAK) dari pembina pustakawan yaitu Perpustakaan Nasional.

Kolom Diksuis dengan Tema : Analisis Jabatan Fungsional di Kemenristekdikti

Pertanyaan Diskusi

Jawaban Diskusi

1.      Apakah kemenristekdikti menentukan jabatan fungsional secara seragam? 2.      Kami sudah membuat analisis jabatan. Ada contoh kasus di Perpustakaan memang tidak ada jabatan untuk programmer dan mungkin MenPAN-RB atau Ristekdikti berfikir bahwa programmer tidak berhubungan dengan perpustakaan. Tetapi karena perpustakaan sudah berubah, programmer itu dibutuhkan di perpustakaan, lalu bagaimana? 3.      Apakah memungkinkan PAN RB dan Ristekdikti duduk bersama untuk membahas permasalahan ini? 4.      Ada uraian mengenai Pustakawan Utama di Permenpan nomor 49 tahun14, tetapi mengapa di peraturan Ristekdikti meniadakan jabatan pustakawan utama? Kenapa peraturan kedua kementerian ini berbeda? Kalau di perguruan tinggi tidak ada pustakawan utama, kami khawatir pustakawan di perguruan tinggi akan meninggalkan jabatan fungsional untuk pindah formasi ke struktural. Lalu bagaimana rumusnya perguruan tinggi agar ada pustakawan utama? 5.      Sesuai dengan UU no.43 tahun 2007 dan PP no.24 tahun 2014 menjelaskan bahwa pustakawan adalah PNS. Kami memohon bantuan kepada Ristekdikti untuk menyuarakan hal ini ke DPR. Kami juga memohon kepada Ristekdikti memperhatikan pustakawan yang ada di PTS. Lalu yang menjadi permasalahan dari status jabatan fungsional pustakawan utama karena surat edaran Kemenristekdikti nomor 12102318/A2/2017, kami berfikir bahwa Pustakawan Utama benar-benar sudah tidak ada, ternyata hanya di PTN Satker dan BLU non Remunerasi saja, kenapa tidak dikatakan lebih detail di surat ini? Kami menganggap semua PTN benar-benar sudah tidak ada Pustakawan Utama. 6.      Kami berharap pustakawan di perguruan tinggi adalah S2 agar ada fungsi asisten penilitian dosen, referensi, dan mengadvokasi dosen dan mahasiswa. Inilah program rencana kami di forum perpustakaan perguruan tinggi. Support dari kementerian kira-kira bagaimana?

1.      Untuk pemetaan jabatan fungsional dilakukan oleh Kementerian PAN RB. Kemenristekdikti hanya menganalisis PTN Satker dan PTN BLU yang belum Remunerasi. PTN BH ada otonomi dengan statuta. PTN BLU yang sudah Remunerasi sudah diatur dari Ditjen BLU dengan 10 faktor. 2.      Bagaimana dengan OTK nya? Lalu fungsi IT di Perpustakaan apakah sudah sesuai dengan tugas dan fungsi perpustakaan atau tidak. Tolong diisikan dalam OTK apabila programmer atau hal apapun yang kami kira tidak ada jabatan itu di perpustakaan ternyata dibutuhkan oleh perpustakaan. Karena PAN RB akan mencoret jabatan apabila tidak ada di OTK. Kami tidak bisa apa-apa, hanya PAN RB yang mengatur hal ini. 3.      Kami juga sudah duduk bersama dengan PAN RB, bahkan satker pun kami undang. Tetapi OTK itulah yang harus diperhatikan oleh PTN Satker dan PTN BLU non Remunerasi. Karena kami di Ristekdikti hanya menganalisis jabatan di dua PTN tersebut, tetapi tidak di PTN BH maupun PTN BLU yang sudah Remunerasi. 4.      Kami dari Ristekdikti tidak meniadakan jabatan fungsional. Permen ini merupakan  hasil validasi pada bulan oktober 2014 yang masih dengan MenPAN RB. Permen no.49 mendasari tunjangan kinerja waktu penggabungan antara Ristek dan Dikti. Hasil validasi menyatakan bahwa pustakawan utama di PTN Satker dan BLU non Remunerasi tidak ada, bukan kami meniadakan. Kalau selain kedua PTN tersebut, bisa saja ada Pustakawan Utama karena ada statuta dan otonomi sendiri. Tetapi perlu diingat, SKP Pustakawan Utama harus dipenuhi minimal 80% unsur utama dan 20% unsur penunjang. 5.      Sebetulnya yang mengatur pustakawan adalah Perpusnas. Mohon koordinasikan kepada Perpusnas mengenai undang-undang tersebut. Untuk surat edaran, kami pihak Ristekdikti memohon maaf kepada seluruh pustakawan PTN non Satker dan BLU belum Remunerasi sehingga membuat gaduh. 6.      Karena pustakawan di PTS bukanlah PNS, inilah yang sulit. Bisa dicoba beasiswa LPDP atau yg terbuka. Atau apabila masih menginginkan hal tesebut dari Ristekdikti, dapat mengadvokasi ke Ditjen SDID Kemenristekdikti.